Jakarta dan Banjir

Jakarta, 10 Januari 2013. Berbeda dengan kemarin, hujan pada pagi hari ini tidak sampai membuat pelataran depan kontrakan di Manggarai tergenang banjir. Sebenarnya sudah lama saya tau tentang banjir di Jakarta, sebagai “Ibu Kota Negara” hampir setiap sesuatu yang terjadi di sini pasti menyebar keseluruh pelosok Negri (sesuatu yang sangat berbeda dengan daerah saya, sebuah daerah tertutup “apa yang terjadi di sana ya hanya orang sana yang tau”).

Sepintas pengamatan, menurut saya banjir yang selalu terjadi di Jakarta bukan akibat dari banyaknya curah hujan. Banjir yang sudah seperti kutukan ini terjadi “akibat dari pembangunan yang tidak mempertimbangkan dampak ekologis baik terhadap tumbuhan maupun kemampuan tanah dalam meresap air”. Hampir semua lahan di Jakarta ditutup oleh semen, aspal atau bangunan & sangat sedikit tanah yang terbuka. Sedikitnya tanah yang terbuka itu masih diperparah dengan kepadatan tanah yang tidak subur sehingga susah menyerap air. Sehingga wajar meskipun curah hujan tidak terlalu besar, berita banjir di Jakarta tetap biasa terdengar.

Banyak upaya yang telah diusahakan oleh pemerintah untuk mengurangi banjir, mulai dari membuat gorong-gorong sampai (rencananya) akan membuat Trowongan Serbaguna atau “Deep Tunel”. Semua usaha itu memang pantas dicoba sebagai sebuah ikhtiar bagi kebaikan bersama. Namun kita juga pantas mempertanyakan efektivitas dari proyek-proyek tersebut, “Benarkah hal tersebut mampu menangkal kutukan banjir di Jakarta ini? Berapa lama pengerjaannya? Berapa besar dampak ekonomi, politik & sosialnya? Serta berapa lama hal tersebut mampu menangani banjir di Jakarta?”

Secara sederhana, kutukan banjir ini bisa ditangkal andai Jakarta mampu berbenah diri dengan menyediakan lebih banyak lagi tempat-tempat kosong di titik-titik rawan banjir dan diganti dengan penghijauan yang mampu menyerap air. Namun harga yang harus dibayar dengan dampak ekonomi, politik dan sosial tentu tidak kecil mengingat setiap tempat di Jakarta memiliki nilai ekonomi yang tinggi & masyarakat yang hetrogen.

Mungkin atas pertimbangan ini “Deep Tunel” menjadi alternatif pilihan meski dana yang dikeluarkan tidak sedikit. Wacana “Mega Proyek” ini langsung mendapat sorotan dari berbagai golongan, banyak yang mengharapkan pelaksanaan proyek ini & banyak juga yang mempertanyakan atau sekedar mengkhawatirkan pelaksanaannya. Berkaca pada kasus mega proyek hambalang, jika proyek ini berjalan, dengan banyaknya dana dari proyek ini bukan tidak mungkin akan mengundang koruptor yang menghalangi realisasinya. Jika mega proyek ini gagal & banjir tetap terjadi maka nama Jokowi sebagai Gubernur Penuh Harapan akan tercoreng dengan sendirinya.

Sebagai gubernur yang merakyat, sebenarnya Jokowi masih punya alternatif lain untuk mengurangi banjir, yaitu dengan mengembalikan kemampuan tanah dalam meresap air. Sudah sejak lama para petani di Indonesia faham bahwa tanah yang subur dengan pupuk kompos akan lebih mudah menyerap dan menyimpan air dari pada tanah yang tandus.
Caranya: daun, ranting atau kompos lainnya yang kering dikubur dalam tanah berkedalaman 1M, dengan begitu sampah organik akan membusuk dan tanah menjadi subur sehingga mudah menyerap dan menyimpan air.
Dengan mengajak masyarakat dan pemkot secara bersama-sama menyuburkan tanah begitu, bukan tidak mungkin banjir di Jakarta bisa dikurangi & Jakarta pun memiliki kesempatan menjadi lebih asri. Selanjutnya tinggal memudahkan jalur air dari hulu ke hilir dengan normalisasi sungai yang relatif lebih murah dan mudah dari pada pembuatan dan perawatan “Deep Tunel”.